JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan formal warga negara.

Hingga saat ini sudah terdapat jutaan wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban pelaporan administrasi perpajakan mereka di awal tahun.

Pencapaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk melaporkan pajak lebih awal guna menghindari kepadatan sistem di akhir periode.

Otoritas pajak memberikan apresiasi atas kesadaran para wajib pajak yang tetap taat menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik.

Statistik Pelaporan SPT Tahunan Hingga Awal Bulan Februari 2026

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh pihak otoritas, tercatat sebanyak 1,15 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan mereka secara resmi.

Jumlah tersebut terdiri dari berbagai kategori wajib pajak, baik itu dari sektor orang pribadi maupun sektor badan usaha di Indonesia.

Pencapaian angka satu juta laporan ini berhasil diraih dalam waktu yang cukup singkat sejak pembukaan periode pelaporan pada bulan Januari lalu.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk laporan kinerja layanan perpajakan nasional pada Senin 2 Februari 2026 di kantor pusat Jakarta.

Pihak DJP merincikan bahwa dari total 1.150.414 laporan yang masuk, mayoritas berasal dari kategori wajib pajak orang pribadi yang mencapai satu juta.

Sementara itu, untuk wajib pajak badan tercatat sudah ada puluhan ribu perusahaan yang telah menuntaskan kewajiban administratif pajak mereka di awal tahun ini.

Tren positif ini diharapkan dapat terus terjaga hingga batas akhir pelaporan pada bulan Maret untuk orang pribadi serta bulan April bagi badan usaha.

Layanan pelaporan daring atau online masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap jauh lebih praktis dan juga efisien waktu di lapangan.

Implementasi Sistem Coretax Mempermudah Proses Administrasi Pajak Warga

Keberhasilan pencapaian angka laporan ini tidak terlepas dari peran sistem perpajakan terbaru yang baru saja diluncurkan secara resmi oleh pemerintah.

Sistem yang dikenal dengan nama Coretax ini memberikan pengalaman baru bagi pengguna melalui antarmuka yang lebih sederhana serta sistem integrasi data akurat.

Masyarakat kini dapat dengan mudah melakukan aktivasi akun dan melaporkan data penghasilan mereka tanpa harus mengantre panjang di kantor pajak setempat tersebut.

Transformasi digital di tubuh Direktorat Jenderal Pajak terbukti mampu meningkatkan minat serta kepatuhan sukarela dari para wajib pajak di seluruh nusantara.

Selain itu, sistem Coretax juga dibekali dengan berbagai fitur otomatisasi yang meminimalisir kesalahan pengisian data keuangan oleh para nasabah atau wajib pajak.

Hal ini sangat membantu masyarakat dalam menghitung besaran pajak terutang secara lebih presisi sehingga tidak terjadi masalah sanksi administrasi di masa mendatang.

Petugas pajak juga senantiasa siap memberikan pendampingan melalui layanan helpdesk jika terdapat kendala teknis saat melakukan proses pengunggahan dokumen di portal resmi.

Dukungan infrastruktur teknologi informasi yang kuat menjadi kunci utama dalam menangani jutaan trafik data yang masuk setiap harinya ke server pusat.

Imbauan Otoritas Pajak Terkait Batas Akhir Masa Pelaporan SPT

Meskipun angka pelaporan sudah menembus satu juta, DJP tetap mengingatkan masyarakat yang belum melapor agar tidak menunda kewajiban mereka hingga menit terakhir.

Batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi jatuh pada tanggal 31 Maret, sementara untuk badan usaha jatuh pada tanggal 30 April mendatang.

Melaporkan pajak lebih awal akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam mengoreksi data jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan yang telah dikirimkan.

Otoritas juga mewaspadai adanya lonjakan akses ke situs resmi pajak pada saat mendekati batas akhir yang berpotensi menyebabkan pelambatan sistem di lapangan.

Wajib pajak disarankan untuk segera menyiapkan dokumen pendukung seperti bukti potong dari pemberi kerja guna mempercepat proses pengisian data di aplikasi Coretax.

Kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur dan juga layanan publik nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk mengelola dana pajak yang terkumpul secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan, dapat memanfaatkan kanal edukasi perpajakan yang tersedia secara gratis di berbagai platform media sosial milik pihak DJP.

Visi Transformasi Perpajakan Menuju Pelayanan Berkelas Dunia Masa Depan

Pencapaian pelaporan SPT pada awal Februari ini menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan saat ini.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memiliki sistem administrasi perpajakan yang sejajar dengan negara-negara maju yang tergabung dalam organisasi ekonomi internasional atau OECD.

Dengan basis data yang lebih kuat dan terintegrasi, potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dioptimalkan secara lebih maksimal untuk membiayai belanja negara.

Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan merupakan modal utama dalam membangun kemandirian fiskal bangsa demi kedaulatan ekonomi jangka panjang di masa depan.

DJP akan terus berupaya menyempurnakan fitur-fitur layanan digital guna memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh wajib pajak di setiap wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Edukasi perpajakan bagi generasi muda juga mulai digalakkan sejak dini agar tumbuh kesadaran mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara.

Diharapkan dengan sistem yang semakin mudah, tingkat kepatuhan formal maupun material masyarakat Indonesia akan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya secara konsisten.

Mari kita jadikan budaya lapor pajak tepat waktu sebagai bagian dari gaya hidup warga negara yang bertanggung jawab terhadap kemajuan tanah air tercinta.