JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan refleksi atas perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Forum yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan wadah strategis untuk menyatukan arah kebijakan nasional dengan implementasi di daerah.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan taklimat yang berfokus pada evaluasi jalannya pemerintahan. Evaluasi ini mencakup capaian program yang telah berjalan baik maupun sejumlah agenda yang belum sepenuhnya terealisasi dalam tahun pertama pemerintahannya.
Pemerintah memandang forum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu visi yang sama.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden akan memberikan perhatian khusus terhadap program-program prioritas. Penekanan tidak hanya diberikan pada capaian yang sudah diraih, tetapi juga pada upaya perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan agar target pemerintahan dapat tercapai secara optimal.
Penekanan Program Dan Arahan Presiden
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam taklimatnya, Presiden Prabowo akan menyoroti program-program yang telah menunjukkan hasil positif selama satu tahun terakhir. Program-program tersebut, menurut dia, harus terus dijaga keberlanjutannya sekaligus ditingkatkan kualitas dan dampaknya bagi masyarakat.
“Akan ada penekanan-penekanan beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu satu tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama itu mungkin bagian dari penekanan beliau,” ujar Prasetyo Hadi di lokasi acara.
Selain evaluasi, Presiden juga akan menyampaikan arahan serta garis-garis kebijakan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota dalam menjalankan program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memandang Rakornas sebagai sarana strategis untuk menyamakan langkah, visi, dan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan ini dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam kerangka pembangunan nasional.
Isu Geopolitik Dan Komitmen Tata Kelola
Selain membahas evaluasi program, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 juga dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai persoalan strategis yang memerlukan solusi bersama.
Prasetyo menyebut, Presiden diperkirakan akan menyampaikan pembaruan pandangan terkait dinamika geopolitik internasional serta perkembangan kondisi dalam negeri yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan nasional.
Isu global tersebut dinilai penting untuk dipahami bersama oleh seluruh kepala daerah, mengingat dampaknya dapat dirasakan hingga ke tingkat lokal. Dengan pemahaman yang sama, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu merespons tantangan secara lebih terkoordinasi.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga akan menekankan komitmen pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Penegasan terhadap prinsip good governance disebut menjadi perhatian utama Kepala Negara.
“Termasuk saya juga menduga berkaitan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas dan berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintah tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern bapak Presiden,” kata Prasetyo.
Penekanan ini diharapkan dapat memperkuat integritas aparatur pemerintah di seluruh tingkatan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Forum Strategis Perkuat Sinergi Nasional
Prasetyo menyebut Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 kemungkinan berlangsung secara tertutup. “Mungkin tertutup,” kata dia. Meski demikian, substansi pertemuan tersebut tetap dipandang krusial bagi kesinambungan kebijakan nasional.
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini merupakan agenda rutin tahunan yang mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota. Forum tersebut dihadiri secara lengkap oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
Pelaksanaan Rakornas 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas wilayah. Forum ini diperkirakan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
Rakornas dirancang untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan serta kondisi di daerah. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah berharap setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
