JAKARTA - Perbedaan pandangan terkait arah diplomasi Indonesia kembali mencuat menyusul sorotan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Internasional bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menanggapi permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia menarik diri, Istana menegaskan jalur dialog akan ditempuh tanpa mengubah keputusan strategis pemerintah.
Pemerintah Tegaskan Tetap Bertahan Di Dewan Perdamaian
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menarik Indonesia dari keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), meskipun terdapat permintaan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut Prasetyo, keputusan bergabung dalam forum internasional tersebut diambil melalui pertimbangan matang yang sejalan dengan kepentingan nasional dan komitmen konstitusional Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi menjelang agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, 2 Februari 2026.
Ia merespons sikap MUI yang meminta pemerintah Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian Internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Tidak, kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.
Pemerintah menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut, melainkan justru menjadi sarana diplomasi strategis dalam memperjuangkan nilai perdamaian global.
Dialog Dengan MUI Jadi Langkah Klarifikasi
Prasetyo menekankan bahwa pemerintah memahami aspirasi dan kekhawatiran yang disampaikan MUI. Oleh karena itu, pendekatan dialog dipilih sebagai langkah utama untuk menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman komprehensif terkait posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Internasional.
Menurutnya, dialog dengan MUI akan menjadi ruang klarifikasi mengenai tujuan dan manfaat keikutsertaan Indonesia di BoP. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan, mendapatkan penjelasan utuh terkait strategi diplomasi yang tengah dijalankan.
Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Namun, ia menilai keputusan strategis di bidang hubungan internasional harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa serta peluang Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan global.
Dialog tersebut diharapkan mampu meredakan perbedaan pandangan sekaligus memperkuat kesepahaman bahwa diplomasi Indonesia tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.
Komitmen Indonesia Untuk Palestina Tetap Konsisten
Menanggapi kekhawatiran bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat melemahkan sikap pro-Palestina, Prasetyo menegaskan pemerintah tetap berpegang teguh pada komitmen konstitusional dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia menekankan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak berubah dan justru diperkuat melalui berbagai jalur diplomasi internasional. Pemerintah meyakini bahwa kehadiran Indonesia dalam forum global, termasuk Dewan Perdamaian Internasional, dapat menjadi sarana untuk menyuarakan kepentingan bangsa Palestina secara langsung.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa Indonesia memandang keikutsertaan dalam BoP sebagai bagian dari strategi membangun dialog internasional yang konstruktif.
Melalui forum tersebut, Indonesia dapat memberikan masukan, pandangan, dan dorongan agar upaya perdamaian global berjalan secara adil dan berimbang.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” jelasnya.
Menurut pemerintah, posisi Indonesia di forum internasional justru memberikan ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, termasuk konflik Palestina, secara langsung di hadapan para pengambil keputusan global.
Diplomasi Aktif Jadi Strategi Pemerintah
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Internasional dipandang sebagai perwujudan diplomasi aktif yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis. Pemerintah menilai keterlibatan langsung lebih efektif dibandingkan mengambil posisi di luar forum tanpa ruang untuk mempengaruhi keputusan.
Prasetyo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap mengedepankan prinsip bebas aktif, di mana Indonesia tidak terikat pada kepentingan kekuatan tertentu, tetapi aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dalam konteks ini, pemerintah memandang Dewan Perdamaian Internasional sebagai salah satu arena diplomasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan.
Keikutsertaan Indonesia tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap kepentingan politik pihak tertentu, melainkan sebagai sarana memperluas pengaruh diplomatik Indonesia.
Pemerintah juga menilai pentingnya menjaga konsistensi antara sikap politik luar negeri dan tindakan diplomatik di tingkat global. Dengan tetap berada di forum internasional, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran sebagai penyeimbang dan jembatan dialog antarnegara.
Ke depan, pemerintah memastikan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk MUI dan elemen masyarakat lainnya, akan terus dilakukan. Langkah ini diambil agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap mendapatkan dukungan publik sekaligus berjalan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung bangsa Indonesia.
