JAKARTA - Lanskap pasar modal Indonesia tengah bersiap menghadapi transformasi struktural yang signifikan seiring dengan pengetatan regulasi mengenai kepemilikan publik. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menaikkan ambang batas minimum saham yang dilepas ke publik (free float) dari semula 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini diprediksi akan memaksa sejumlah emiten berkapitalisasi besar untuk segera melakukan aksi korporasi demi memenuhi standar transparansi dan likuiditas global.
Perlu dipahami bahwa free float bukan sekadar angka saham di tangan investor ritel. Dalam regulasi saat ini, kepemilikan di bawah 5% dikategorikan sebagai free float, selama tidak terafiliasi dengan pengendali, manajemen, atau berstatus saham treasury. Namun, celah aturan ini kerap dimanfaatkan institusi besar untuk bergerak tanpa kewajiban lapor, yang pada akhirnya memicu tuntutan transparansi dari lembaga pemeringkat internasional seperti MSCI. Jika Indonesia gagal memenuhi standar ini hingga Mei 2026, pasar saham kita terancam turun kasta menjadi Frontier Market.
Mekanisme Peningkatan Free Float Sebagai Katalis Harga Saham
Spekulasi mengenai bagaimana emiten akan menaikkan porsi saham publiknya kini menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Menaikkan free float tidak sesederhana menjual saham pemilik mayoritas, karena hal itu berisiko menjatuhkan harga pasar. Strategi yang lebih logis adalah melalui skema rights issue tanpa penyerapan penuh oleh pengendali, stock split untuk meningkatkan keterjangkauan harga, atau private placement dengan menggandeng investor strategis.
Masuknya dana segar dari investor baru, baik lembaga besar maupun ritel, justru berpotensi mendorong harga saham ke arah positif. Namun, investor tetap harus selektif. Pemilihan saham tidak hanya didasarkan pada rendahnya angka free float, tetapi juga prospek bisnis yang nyata, fundamental yang solid, serta dukungan grup perusahaan yang kuat. Berikut adalah analisis tiga saham pilihan yang memenuhi kriteria tersebut:
PGEO: Ambisi Energi Hijau dan Dukungan Dana Investasi Nasional
Pertama adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang saat ini tercatat memiliki porsi free float sebesar 10,90%. Terdapat selisih sekitar 5% yang harus dipenuhi untuk mencapai batas minimum regulator. Kami menilai PGEO kemungkinan besar akan membidik investor strategis untuk menutupi celah tersebut. Peluang ini semakin terbuka dengan hadirnya Danantara yang mulai menunjuk manajer investasi untuk masuk ke bursa domestik dalam enam bulan ke depan.
Dari sisi fundamental, PGEO menawarkan valuasi yang sangat menarik dengan rasio PBV di angka 1,39 kali, jauh lebih kompetitif dibandingkan rata-rata tiga tahunannya sebesar 1,58 kali maupun pesaing di sektor serupa. Selain dukungan modal, operasional PGEO juga kian ekspansif. Baru-baru ini, pada Januari 2026, Kementerian ESDM menetapkan PGEO sebagai pemenang PSPE untuk wilayah panas bumi Cubadak Panti di Sumatera Barat. Dengan skor kemenangan 87,01 dan potensi cadangan mencapai 77 MWe di lahan seluas 29.897 hektare, proyek ini memperkuat posisi PGEO sebagai pemimpin di sektor energi baru terbarukan (EBT).
BRIS: Transformasi Menjadi Bank BUMN Mandiri di Bawah Danantara
Saham pilihan kedua jatuh pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) yang memiliki free float di angka 9,91%. Serupa dengan PGEO, strategi yang paling masuk akal bagi BRIS adalah menarik investor institusi besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun (Dapen), atau perusahaan asuransi yang baru saja mendapatkan kelonggaran limit investasi saham hingga 20%.
Momentum besar bagi BRIS terjadi pada awal 2026 ini. Per 28 Januari 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) secara resmi melaporkan kepada OJK bahwa mereka tidak lagi mengkonsolidasikan laporan keuangan BRIS. Hal ini menyusul pengalihan kewenangan Saham Seri A Dwiwarna milik pemerintah kepada PT Danantara Asset Management (Persero). Dengan rampungnya proses ini, BRIS secara efektif resmi menyandang status Bank BUMN (Persero) yang berdiri sendiri. Status baru ini menempatkan BRIS sejajar dengan bank-bank besar lainnya seperti Mandiri, BRI, dan BNI, yang tentunya akan meningkatkan daya tarik serta profil risikonya di mata investor global.
ADMR: Eksploitasi Hilirisasi Aluminium Menuju Puncak 2027
Terakhir adalah PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang memiliki porsi free float sebesar 11,97%. Meskipun pasar sempat terguncang akibat trading halt pada IHSG, tren harga ADMR dinilai masih dalam jalur pendakian yang kuat. Transformasi bisnis ADMR ke sektor hilirisasi aluminium menjadi katalis utama yang diproyeksikan akan memberikan hasil signifikan mulai tahun 2027.
Proyek strategis smelter aluminium di bawah PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) di Kalimantan Utara menjadi tulang punggung pertumbuhan masa depan. Dengan kepastian pasokan alumina dari PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA), ADMR telah mengamankan rantai pasok yang terintegrasi dan efisien. Fokus pada penyelesaian konstruksi tahap pertama sebesar 500.000 ton per tahun ini sejalan dengan meningkatnya permintaan global akan green aluminium untuk industri kendaraan listrik (EV). Dengan keunggulan biaya operasional melalui pasokan batubara metalurgi grup sendiri, ADMR berpotensi menjadi produsen aluminium dengan biaya paling efisien di Indonesia pada masa mendatang.
