JAKARTA - Pembangunan sektor perumahan kembali menjadi sorotan seiring penguatan peran negara dalam menjamin hunian layak bagi masyarakat.
Pemerintah menempatkan perumahan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan instrumen strategis pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks inilah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mendapat perhatian khusus.
Kementerian PKP dipandang memegang mandat besar karena langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab tersebut menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam menjalankan program perumahan nasional.
Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan posisi PKP sebagai kementerian strategis. Ia menilai keberhasilan sektor ini akan berdampak luas bagi stabilitas sosial. Oleh karena itu, integritas menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Peran Strategis PKP dalam Kebijakan Nasional
Hashim menekankan bahwa Kementerian PKP mengemban amanah besar dari negara dan rakyat. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran menjaga kepercayaan tersebut dengan tidak melakukan praktik korupsi. Menurutnya, kredibilitas institusi menjadi fondasi keberhasilan program perumahan.
“Kementerian PKP memegang amanah besar. Karena itu saya tegaskan, jangan ada yang korupsi. Kepercayaan negara dan rakyat harus dijaga,” ujar Hashim. Pernyataan tersebut mencerminkan tuntutan moral sekaligus tanggung jawab kelembagaan. Penegakan nilai tersebut dinilai krusial untuk menjaga legitimasi kebijakan.
Dalam pandangannya, perumahan bukan sekadar urusan fisik bangunan. Sektor ini menyangkut harkat hidup masyarakat dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, PKP harus dikelola secara profesional dan berorientasi kepentingan publik.
Perumahan sebagai Wujud Keadilan Sosial
Penyediaan rumah layak disebut sebagai implementasi nyata sila kelima Pancasila. Keadilan sosial diwujudkan melalui akses hunian yang aman dan bermartabat. Negara hadir untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
Hashim menilai perumahan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional. Aktivitas pembangunan rumah menciptakan efek berantai bagi berbagai sektor. Mulai dari industri bahan bangunan hingga penyerapan tenaga kerja ikut terdorong.
Selain itu, sektor perumahan berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya diperkirakan mencapai 1 hingga 2 persen dari target pertumbuhan delapan persen. Angka ini menunjukkan perumahan bukan sektor pelengkap, melainkan motor pembangunan.
Fokus Aksi Nyata Mulai 2026
Mulai 2026, Kementerian PKP diharapkan lebih menitikberatkan pada aksi konkret. Program yang dijalankan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hunian layak dan bermartabat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan.
Pendekatan berbasis hasil menjadi prioritas dalam perencanaan program. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Implementasi di lapangan menjadi penentu utama kepercayaan publik.
Fokus tersebut juga diharapkan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ketersediaan hunian yang terjangkau masih menjadi tantangan di banyak wilayah. PKP diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut secara berkelanjutan.
Pembangunan Rusun Subsidi di Kawasan Industri
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, PKP memulai pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Tahapan awal dimulai dengan proses land clearing. Proyek ini dirancang untuk menjawab keterbatasan lahan hunian.
Kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk tinggi membutuhkan solusi vertikal. Rusun subsidi dipilih sebagai alternatif yang efisien dan terjangkau. Konsep ini dinilai relevan dengan kondisi perkotaan saat ini.
Disiapkan tiga lahan dengan total luas 30 hektare di kawasan tersebut. Lokasi pertama seluas 10 hektare akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit hunian.
Target Skala Besar dan Tahapan Pembangunan
Pada tahap awal, proyek ini akan menyediakan sekitar 47.000 unit rusun subsidi. Secara keseluruhan, target pembangunan mencapai 141.000 unit. Skala ini menjadikannya salah satu proyek perumahan terbesar.
Pembangunan dilakukan dalam empat tahapan yang terstruktur. Dimulai dari land clearing, kemudian pemasangan tiang pancang. Tahapan berikutnya adalah pembangunan struktur hingga serah terima kunci.
Rusun subsidi ini dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis. Fasilitas kawasan sudah tersedia dan pangsa pasarnya tinggi. Kedekatannya dengan kawasan industri menjadi nilai tambah utama.
Terkait harga, pemerintah pusat dan daerah akan membahas skema terbaik. Tujuannya agar hunian tetap terjangkau bagi masyarakat. Skema tersebut diharapkan tidak memberatkan calon penghuni sekaligus menjaga keberlanjutan program.
